Seminar HUT PI Di Tanah Papua ke-164 Tahun Di Gereja Pniel Kota Raja

Thema     : “YA TUHAN SELAMATKANLAH KAMI”

Sub Thema: Dengan Kuasa Tuhan kami Siap   mentransformasi Papua

Latar belakang

                Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 February 2019 di Aula, Jemaat GKI Pniel Kotaraja. Dihadiri oleh para pimpinan gereja-gereja se-Tanah Papua, PGGP, Pimpinan sekolah-sekolah Teologi, LSM, DAP, Senat Mahasiswa dan Pendeta-Pendeta Jemaat, dalam rangka hari HUT PI yang ke-164 Tahun di TP.

Pelaksanaan seminar ini, bertolak dari refleksi Iman dari seorang anak Tuhan Gubernur Lukas Enembe, menentang gereja-gereja di Papua “sudah banyak uang kami berikan kepada orang Papua, namun tetap saja miskin dan tersingkir ?” apakah ini akibat dari penolakan Injil oleh leluhur kita dulu?

Dengan mempertimbangkan pergumulan semacam ini, HPI, PGGP (Persekutuan Gereja-Gerja Papua), sebagai wadah dan penggerak Oikumenis dan FORDIK sebagai dapur, Teologi menyadari bahwa geraja-gereja di Papua menjawabnya. Dalam menyelenggarakan tugas gereja sebagai gembala di jemaat, dalam menghadapi situasi Politik, Sosial dan masalah Papua yang semakin tak dipungkiri. Refleksi ini sebenarnya memberi teguran kepada kita sebagai gereja yang hidup perlu bertobat. Oleh sebab kita bicara Papua, adalah Papua masa lalu, kini dan masa depan, dengan membangun iman, komitmen dan  pengharapan terhadap Injil dan perlu menjadi Papua yang Injili, semuanya adalah harta Injil. Namun, gereja dalam tugas misinya memikirkan Papua, seperti masa para Zendeling. Pertanyaanya sudahkah? Kita sudah membangun Papua? Membangun Papua bukan juga dengan kacamata kepentingan atau ambisi, tetapi sudahkah kita membangun dengan kacamata Injil. Sebab sekarang banyak pihak memikirkan membangun Papua dengan kepentinganya sendiri, selain Gereja dan Pemerintah, ada banyak organisasi bermunculan. Dalam hal ini gereja perlu relevan merumuskan dengan benar, sebagai gereja yang hidup dan melayani dalam konsep Papua Tanah Damai.

Adapun pesertta yang hadir adalah pemimpin sinode dan pimpinan jemaat, anggota PGGP dan kelompok kerja Gereja dan STT (Dosen dan Senat Mahasiswa).

Sambutan Ketua Panitia HPI,

Dalam seminar ini, tidak terlepas dari refleksi Gubernur Enembe, maka sebagai gereja yang mempunyai persekutuan yang hidup, sebagaimana yang tertera dalam kitab Injil  Yohanes  17. Pdt Rolo dalam sambutannya menyampaikan bahwa “sebab berbicara Injil dalam konteks Papua tidak terlepas dari manusia Papua. Maka berkumpul bersama, jalan bersama, komitmen bersama adalah sebuah pesan Injil. Maka perlu ada persekutuan. Demikian juga, disamapaikan oleh Pdt Dr. Sumihe, dalam pembahasan mengenai gereja yang oikumensi, oleh karena selama ini gereja berjalan sendiri-sendiri maka perlu ada persekutuan, sebab persekutuan adalah ciri khas orang Kristen atau pengikut Kristus. 

 

 

Pembahasan Materi!

 

Pembahasan ini dari materi sampaikan oleh 6 Narasumber 1 penagrah teknis paparan program kerja menuju tahun rekonsiliasi 2020, oleh Pdt. Sientje Latuputty D.Div  dan 2 di bandu oleh dua Moderator Pdt Dr. Martha Wospakrik dan Bpk. Hardus Desa M.A

Topik yang di bahas dalam seminar ini adalah ema, topic besar, yakni:

Masalah kesehatan, Disampaikan oleh Dr. Alosius Giay, penyelasanya berbicara tentang kemajuan dan juga masalah-masalah kesehatan di Tanah Papua. Bahwa pelayanan  kesehatan sedang  dilakukan, dan di upayakan terutama, mislanya KPS, Pelayanan Tim Stgas, dll. Kami lakukan dengan benar-benar, tetapi masih beberapa daerahyang harus intervensi. Oleh karena itu sebagai gereja dan pemimpin umat harus mengajak umat untuk utamakan kesehatan, sebab orang sehat baru bisa ke gereja, melayani sesame. Karena menghormati para pemimpin gereja masih kuat daripada pemimpin pemerintah. Lalu apakah kita membiarkan mereka sendiri datang? Kita harus melayani mereka, agar mereka umat mendapat selamat. Kita bicara politik, bukan bicara kekuasaan, kita bicara kemanusiaan, itulah kesehatan.

Masalah pendidikan

Di sampaikan oleh Dr. Lenis Kogoya,  bahwa Peradaban orang Papua di awali dengan Injil, bukan dengan kepintaran semu. Oleh sebab itu Injil tidak terlepas dari Pendidikan, sebab Alkitab sendiri adalah pendidikan, dan Yesus juga adalah Guru, bukan dirinya yang menyebut melainkan orang yang menyebut-Nya Guru, lalu Ia mengutus para murid, maka untuk menentukan Papaua, yang berpendidikan adalah gereja. Oleh sebab itu Pendidikan di Tanah Papua harus berjuang lebih dari Ottow dan Geisller dan I.S Kijne. Karena banya factor mempengaruhi maraknuya pendidikan di Tanah Papua.

Masalah Hukum dan HAM

Di  sampaikan oleh Bpk Frids Ramandey, dari presfektif hukum penegakan hukum di Papua 3 tahun belakangan ini, mengalami vakum, bersifat ambivalen. Antara mau di tegakan atau tidak. Apa indikatornya? Adalah cara yang di lakukan anatra orang miskin dan orang biasa. Dan yang dipuplikasikan adalah orang biasa yang melakukan, ketimbang kasus-kasus yang pelakunya para orang kaya.  Yang perlu melakukan penegak hukum bukan hanya Polisi tetapi juga kejaksaan Agung. Oleh karena itu pelaku kejahatan harus di tegakan menurut hukum. Bukan hanya untuk ganja, miras, atau curian, tetapi kasus-kasus yang merugikan masyarakat seperti korupsi dan sebagainya.  Dalam catatan Komnas HAM penegakan hukum itu sangat sulit. Kecuali organisasi-oraganisasi seperti KNPB yang secara sadar melawan hukum, berdasarkan undang-undang nomor 9, yang berbicara tentang kewajiban memberitahu kepada polisi. Tetapi, Polisi mempunyai hukum, diskresi kepolisian, yang digunakan untuk penegakan hukum. Namun kemudian melampaui nilai diskresi itu. Oleh karena itu perlu meninjaklanjuti, kejelasan dan kebenaran yang bersadar pada sas-asa kebenaran, keadilan dan damai yang bermuarah kepada kepuasan.

Lalu masalah masalah adat dan peran Gereja di sampaikan oleh Bapak .....Imbiri, sebagai Sekjen  Dewan Adat Papua (DAP), dalam paparannya menyangkut peran adat dan peran gereja”. Yang merajuk pada satu pertanyaan mengapa orang Papua tetap saja miskin dan tersingkir. Sebab jika kita bicara adat berarti kita bicara Papua. Nah yang sekarang kita bicara ini adalah berbicara mengenai paradox Papua. Yaitu saling menutup-nutup kesalahan atau lebih tepatnya saling menyangkal antara Papua dan Jakarta. Papua bilang ada pelanggaran HAM Jakarta mengatakan tidak.  Papua bilang Terjadi, pembunuhan Jakarta bilang tidak terjadi. Namun, nampakanya orang Papua mengamai depopulasi, dan Marjinalisasi. Pertama karena Faktor, Pelanggaran HAM,  sebab sejak pada tahun 1971, dalam menghadapi PEPERA, data yang dikeluarkan 800 ribu orang Papua, sedangkan penduduk Papua New Guinea 750 ribu orang. Namun hari ini penduduk Papua New Guinea mencapai 7 juta jiwa, sedangkan Papua baru mendekati 2 juta jiwa. Jadi, pertumbuhan orang Papua hari ini ada pada, Zero Grow Population artinya kita tidak ada pertumbuhan. Mengapa tidak terjadi, pertumbuhan? Factor utama adalah pelanggaran HAM, yang belum selesai sampai hari ini. Dan juga kedatanagan para pedagang, pencari kerja dari jawa dan sebaganya dalam satu minggu hampir 3 ribu  jiwa. Bertunbuhan non Papua itu cukup tinggi.

Oleh karena orang Papua ada dalam ambang kepunhan, maka salah satu contoh yang dilakukan bupati Lani Jaya, bagi keluarga yang memiliki anak di atas dari 5 mendapatkan bantuan dana setahun, adalah contoh terbaik.   

Lalu, bagi sekolah-sekolah teologi perlu ada  riset dan pengembangan, tentang isu-isu terkait, sebab gereja perlu menjawab persoalan gereja dan masayarakat, tetapi juga persoalan gereja dan masalah Papua hari ini. Mari selamatkan manusia, Tanah dan sumber daya alam Papua.

Tentang Hasil Rekomendasi, Konfrensi Inter Denominasi di Sorong dan Rekomendasi HPI 162 dan 163. Di Paparkan Oleh Bapak W. Watori.

Moderator, Pdt. Dr. M. M Wospakrik, menambahkan, ada begitu banyak rekomendasi-rekomendasi yang berikan, namun saat ini masih menjadi arsip, dan sedikit yang terlaksana. Maka perlu kita benahi kembali,untuk menjawab rekomendasi-rekomendasi ini. Supaya dapat menjawab pergumulan-pergumulan yang kita alami.

Watori dalam paparannya hanya meninjaklanjuti, konfrensi yang berlangsung tanggal 9-12 April 2018, Aimas-Sorong, yang hadir adalah seluruh anggota PGI di seluruh Indonesia. Namun isu yang bicarakan adalah masalah Papua dengan Thema, “Tuhan mengangkat kita dari samudera raya”.

Konfrensi yang di lakukan di Aimas adalah komitmen gereja-gereja di Indonesia, untuk mewujudkan pembangunan Papua yang bermartabat, adil dan sejahtera.  Maka ada beberapa langkah-langkah yang diputuskan, yaitu:

  1. Teologi Kontekstual. Langkah-langkah praktis yang di putuskan: 1.  Pengembangan oikumenis. 2. Dialog dan kerjasama antar agama. 3. Upaya, gerakan radikalisme dan dambaknya di Papua.
  2. Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan hak-hak dasar OAP.
  3. Biadang Politik dan Hukum.

Masing- masing bidang ini memberikan sebuah komtribusi pikiran dalam penyelesaian, pelanggaran-pelanggaran HAM, mewartakan misi Kristsus, kepada pihak pemerintah, apri/polri dan juag gereja. Semoga semua  pikiran-pikiran cemerlang ini dapat di laksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Namaun sampai hari  masih dalam pergumulan besar. Oleh sebabit, mari kita bergumul bersama, berjalan bersama, dan mari wujudkan impian masa depan Papua yang damai dan Adil.

“Gereja Dan Oikumene”

Kemduian Oleh karena pentingnya kerjasama dalam menyikapi dan mengabarkan tentang berita keselamatan, pertobatan dari Yesus Kristus Sang kepala Gereja, maka Gereja juga perlu bersatu, maka materi terakhir di sampaikan oleh Pdt. Dr. S. Sumihe, dengan thema “GEREJA DAN OIKUMENE”

Ada kesan-kesan yang sangat penting dari pembahasan ini yang tertangkap adalah “persekutuan” Gereja perlu berjalan dalam KEESAAN Kristus, tidak boleh ada perbedaan, ada pilah-pilah bagian ini dari gereja, GKI, GIDI atau sebagainya,tetapi gereja adalah Tubuh Kristus yang adalah satu OIKUMENIS. Tetaoi, juga tidak ada orang Papua gunung dan Pantai, yang ada hanya Papua.

Kami harus pahami bahwa PGGP, Pemerintah di bentuk karena Alkitab. Oleh karena itu kelemahanharus di dibangun kembali dari aspek Injil, kepada hal yang Injili. Oleh karena itu, perlu kita bicarakan mengenai wadah oikumenis untuk penginjilan bersama, rekonsiliasi pemerintah, gereja dan gereja harus menjadi satu.

Kemudian akhir dari seminar ini sudah disepakati bersama, tentang semua hal yang menjadi permasalahan, bahkan kebutuhan-kebutuhan bagi gereja dan hak-hak dasar orang Asli Papua. Yang akan dilaksanakan di tahun 2019.  Pembahasan ini dibicarakan dalam lima bidang, yang di arahkan oleh Pdt. S. Latuputty, D.Th. sudah berjalan baik, kemudian memberikan sebuah rekomendasi, kepada tim Perumus (FORDIK).

Kesimpulan!

Di tahun 2019 ini marilah kita menegakkan nilai-nilai Kristiani yang hanya bersandar pada kata Alkitab karena Tuhan menyertai kita. Lalu dalam kesan ini, apa yang harus sebagai orang Kristen di Tanah Papua?

Injil itu harus menjiwai hidup kita. Sehingga kita bias berbicara Papua sebagai Tanah Injil, wujudkan impian Papua sebagai Tanah Damai. Kata Alkitab hukum dunia tidak akan memisahkan kita dari cinta kasih Tuhan. Karena cinta kasih Allah hanya ada didalam Kristus. Mungkin dikatakan Irian jaya (Papua) ada dalam bahaya, dalam kemiskinan, tidak ada keadilan, ada penyakit. Lalu apa solusinya? Tidak ada alasan untuk kita miskin, tidak ada alasan kita bodoh, tidak ada alasan kita tertinggal, namun hari depan Papua ada dalam tangan Tuhan jika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal sosok Yesus Kristus, mengenal sesama  dan menjadi satu untuk mengerjakan misi-Nya.

 

"